Menjelang pergantian tahun, kekerasan atas nama agama kembali terjadi. Kamis, 29 Desember sekitar pukul 9.15, pesantren milik warga Syiah di Nangkernang, Sampang, Madura, dibakar massa.
Dalam hal ini, pada saat kejadian, pihak kepolisian mengaku kesulitan meredam aksi pembakaran tiga rumah dan satu musala di Kelurahan Bluran, Rangtenang, Kecamatan Omben, Sampang, Madura Kamis (29/12/2011) lantaran terkendala akses masuk ke perkampungan tersebut.
Berikut beberapa pendapat sekaitan dengan kasus pembakaran yang terjadi di Madura, kemarin.
Gubernur Jatim, Soekarwo :
"Perlu diketahui juga, untuk sampai ke lokasi butuh waktu sekitar satu jam dengan berjalan kaki dari jalur kendaraan," ungkap Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (29/9/2011).
Selain itu, kedatangan polisi pun sempat diadang massa, sehingga aparat terhambat untuk masuk ke lokasi kejadian.
"Pada saat dari Polres datang, kita tidak bisa masuk karena dihambat kelompok tertentu yang menggunakan senjata tajam, parang dan sebagainya," ucap Saud.
Setelah Polisi melakukan negosiasi, akhirnya masyarakat yang menhadang aparat pun melunak.
"Setelah Dilakukan negosiasi dengan Polres dan Muspida bahwa kita masuk bukan dalam rangka melakukan penangkapan, tapi membantu menyelamatkan korban kalau ada korban, akhirnya kita bisa masuk ke lokasi," tutur Saud.
Akibat adangan massa dan jauhnya lokasi kejadian, membuat pihak kepolisian baru bisa datang dua jam setelah peristiwa pembakaran terjadi.
Berikut beberapa pendapat sekaitan dengan kasus pembakaran yang terjadi di Madura, kemarin.
Gubernur Jatim, Soekarwo :
"Pemprov siap membantu kebutuhan makanan di posko penampungan sementara bekerjasama dengan Pemkab Sampang. Lokalisir pengikut Syiah ini agar tak menimbulkan bentrokan baru," kata Pakde Karwo kepada wartawan beritajatim.com di kantor gubernur, Jumat (30/12/2011).
Menanggapi desakan dari Yayasan Albayyinat melalui Ketua Bidang Organisasi Habib Achmad Zein Alkaf agar ajaran Syiah dilarang di Jatim seperti Ahmadiyah, Pakde mengatakan hal itu tidak bisa. Ini karena pemerintah menunggu fatwa MUI terlebih dahulu.
Menanggapi desakan dari Yayasan Albayyinat melalui Ketua Bidang Organisasi Habib Achmad Zein Alkaf agar ajaran Syiah dilarang di Jatim seperti Ahmadiyah, Pakde mengatakan hal itu tidak bisa. Ini karena pemerintah menunggu fatwa MUI terlebih dahulu.
"Syiah itu juga sama-sama Islamnya. Sampai saat ini MUI kan belum menyatakan Syiah itu murtad," ujarnya.
Pakde meminta tokoh agama mulai MUI, PWNU Jatim, PW Muhammadiyah dan ulama Sampang ikut masuk mendamaikan serta mencari solusi terbaik. "KH Takjul Muluk (pimpinan Syiah di Sampang, red) itu kan sudah pindah di Malang. Kami tidak mengusir pengikut Syiah di Sampang, tapi dipindah sementara. Mereka jangan kembali dulu ke rumahnya, sampai situasi kondusif. Ini kan mirip bencana banjir yang penduduk diungsikan sementara," imbuhnya.
Pakde meminta tokoh agama mulai MUI, PWNU Jatim, PW Muhammadiyah dan ulama Sampang ikut masuk mendamaikan serta mencari solusi terbaik. "KH Takjul Muluk (pimpinan Syiah di Sampang, red) itu kan sudah pindah di Malang. Kami tidak mengusir pengikut Syiah di Sampang, tapi dipindah sementara. Mereka jangan kembali dulu ke rumahnya, sampai situasi kondusif. Ini kan mirip bencana banjir yang penduduk diungsikan sementara," imbuhnya.
NU Solo, Akhmad Helmy Sakdillah :
"Kita mengecam semua tindakan anarki, baik yang dilakukan perseorangan maupun ormas. Pembakaran pesantren tersebut sangat anarkis," kata Ketua PCNU Solo, Akhmad Helmy Sakdillah kepada VIVAnews.com di Solo.
Menurut dia, kasus tersebut telah mencoreng semangat toleransi yang telah lama dikembangkan di Indonesia. "Kalau permasalahannya mengenai ajaran tidak sesuai, kenapa kok baru sekarang muncul? Kan semuanya bisa diselesaikan dengan musyawarah," ujarnya.
"Kalau tidak sependapat mengapa tidak dari awal, kok baru sekarang masalah muncul. Kalau ada masalah kan bisa lapor ke Majelis Ulama Indonesia. Ada juga Kesbangpolinmas yang memang mengurusi ormas, jadi bukan dengan pembakaran," kata Helmy.
Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD :
"Kami minta kepada aparat kepolisian untuk bertindak tegas terkait dengan peristiwa tersebut, karena tindakan yang terjadi di Sampang itu tidak bisa dibiarkan begitu saja," katanya usai menjadi pembicara Halaqah dan Bahtsul Masail Kiai Muda di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas Jombang, Jawa Timur, Kamis.
Ia mengemukakan, dirinya secara pribadi sangat prihatin dengan peristwa perusakan dan anarkis yang terjadi di Kabupaten Sampang tersebut, sehingga tidak bisa dibiarkan saja.
"Soal perbedaan berkeyakinan, hal itu selayaknya diselesaikan secara hukum. Oleh karena itu, kami meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus ini dengan baik," ujarnya.
Ia mengatakan, perbedaan berkeyakinan tidak boleh diadili secara sendiri-sendiri, dan juga dengan tindakan anarkis, seperti yang terjadi di Sampang karena di Indonesia ini ada aturan yang mengatur masalah tersebut.
"Jadi, jika ada perbedaan keyakinan harus diselesaikan secara hukum, maka tidak boleh tindakan sendiri-sendiri karena hal itu sudah di atur di dalam undang-undang," katanya. (antaranews)
Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD :
"Kami minta kepada aparat kepolisian untuk bertindak tegas terkait dengan peristiwa tersebut, karena tindakan yang terjadi di Sampang itu tidak bisa dibiarkan begitu saja," katanya usai menjadi pembicara Halaqah dan Bahtsul Masail Kiai Muda di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas Jombang, Jawa Timur, Kamis.
Ia mengemukakan, dirinya secara pribadi sangat prihatin dengan peristwa perusakan dan anarkis yang terjadi di Kabupaten Sampang tersebut, sehingga tidak bisa dibiarkan saja.
"Soal perbedaan berkeyakinan, hal itu selayaknya diselesaikan secara hukum. Oleh karena itu, kami meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus ini dengan baik," ujarnya.
Ia mengatakan, perbedaan berkeyakinan tidak boleh diadili secara sendiri-sendiri, dan juga dengan tindakan anarkis, seperti yang terjadi di Sampang karena di Indonesia ini ada aturan yang mengatur masalah tersebut.
"Jadi, jika ada perbedaan keyakinan harus diselesaikan secara hukum, maka tidak boleh tindakan sendiri-sendiri karena hal itu sudah di atur di dalam undang-undang," katanya. (antaranews)
Wakil Menteri Agama RI, Nazarudin Umar :
Nazarudin Umar Wakil Menteri Agama RI mengatakan, pembakaran Pondok Pesantren dan mushola penganut mazhab syiah di Desa Karanggayam Kabupaten Sampang, Madura karena sebagian masyarakat belum paham syiah di Indonesia berbeda dengan syiah di Irak, Iran dan Lebanon.
Penganut syiah di Indonesia, sudah banyak yang mengadopsi pemikiran mazhab sunni yang diikuti lebih dari 90 persen muslim Indonesia. Perbedaan mazhab jangan diikuti dengan kekerasan, kata Nazarudin.
Dihubungi Jose Asmanu reporter Suara Surabaya, Jumat (30/12/2011) melalui ponselnya, Nasarudin yang juga guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menjelaskan, telah menerima informasi dari Mabes Polri perseteruan ini dipicu oleh konflik keluarga, kakak dan adik.
Yang satu bermazhab sunni, yang satu lagi bermazhab syiah. Kata lain dua keluarga ini saling berebut pengaruh, kata Nasarudin.
“Saya merasa prihatin dengan kejadian ini karena kasus ini merupakan gambaran negatif dalam kehidupan beragama di Tanah Air,” ungkapnya di Jakarta kemarin. (harian sindo)
"Saya minta kasus ini segera diselesaikan secara musyawarah, jangan bakar-bakaran," pinta Nasarudin.
Ketua PBNU, Said Agil Siradj :
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyesalkan peristiwa pembakaran pesantren Syiah oleh massa di Sampang, Madura, Jawa Timur, yang menambah panjang daftar kekerasan yang mengatasnamakan agama.
"Saya nyatakan bahwa kekerasan atas nama apapun tidak dibenarkan oleh agama," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Jumat. Seperti dikutip Republika.
Terkait kasus pembakaran pesantren tersebut, PBNU meminta polisi segera mengambil langkah-langkah strategis supaya peristiwa ini tidak melebar.
Said Aqil meminta semua pihak bisa menahan diri, sehingga Islam "rahmatan lil alamin" (rahmat bagi semesta alam) benar-benar bisa ditunjukkan. "Dan wajah ketimuran kita tidak hilang karena tindak kekerasan," katanya.
PBNU juga mengimbau masyarakat tidak mudah main hakim sendiri jika ada persoalan di tengah pergaulan sosial. "Ini negara hukum, masyarakat tidak boleh main hakim sendiri," katanya menegaskan.
PBNU juga mendesak agar pemerintah bersungguh-sungguh dalam menunaikan kewajibannya menegakkan hukum serta memberikan perlindungan kepada segenap warga negara tanpa membedakan agama dan keyakinannya.
Kata Aqil kejadian ini tidak ada untungnya, justru mencoreng umat Islam sendiri. ”Kalau ada yang salah harus diselesaikan dengan musyawarah, jangan main serang begitu,” ujar Aqil.
"Islam agama pembawa damai, menentang kekerasan apapun alasannya oleh dan kepada siapa pun."
GP Ansor Jombang, Nusron Wahid :
"Ansor mengutuk dan mengecam aksi kekerasan itu. Kita akan menggalang kekuatan di kalangan kyai-kyai sepuh NU tentang pentingnya intermediasi, supaya ada upaya saling menghormati," kata Ketum GP Ansor Nusron Wahid dalam pesan singkat yang diterima okezone, Jumat (30/12/2011).
Menurut Nusron, peristiwa pembakaran ini merupakan ekses ketidaktegasan aparat kepolisian menangani konflik yang lama terjadi. Padahal pemerintah termasuk aparat keamanan wajib melindungi kaum minoritas.
"Saya kira aparat keamanan selama ini memang kurang tegas dalam melindungi warga negara terutama yang minoritas. Ada kesan polisi hanya memperhatikan suara mayoritas. Di Indonesia tidak boleh ada mayoritas dan minoritas," tegasnya.
PKS, Hidayat Nur Wahid :
"Perlu diteliti sejauh apa masalahnya. Apa memang karena Sunni-Syiah atau memang karena karakter masyarakat Madura yang cukup temperamental? Apalagi terkait dengan masalah carok yang banyak terjadi di sana. Tapi apa pun, Islam mendapatkan ujian lagi, karena pada hakikatnya, Islam tidak mengajarkan prinsip sampai pembakaran orang lain, membakar sekolah. Itu bukan prinsip yang diajarkan Islam," jelas mantan Ketua MPR, Hidayat Nurwahid.di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (30/12/2011).
Menurut dia, pemerintah termasuk NU harus meneliti latar belakang aksi pembakaran area Pondok Pesantren Islam Syiah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang kemarin.
"Apakah memang masalah Sunni-Syiah atau konflik antar warga. Itu yang perlu diteliti dengan maksimal," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR ini menegaskan pentingnya rasa toleransi di masyarakat. Perbedaan pandangan, kata dia tidak perlu disikapi dengan melakukan kekerasan.
"Tugas pemerintah dan para ulama untuk membimbing warganya untuk menjelaskan dengan baik apa makna sunnah apa makna berjamaah apa makna berislam dengan baik dan menghadirkan masyarkat yang baik. Masalah ini dimensinya luas dan saya harapkan bisa diselesaikan agar kita dapat meninggalkan 2011 dengan aman dan tenteram. Dan yang pasti tidak hanya domain agama. Bila menyangkut masalah kekerasan, apalagi dengan bakar membakar, maka itu termasuk domain keamanan, dalam negeri, pendidikan, keagamaan yang harus segera diselesaikan," katanya. (detikcom)
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto :
Ia meminta Kementerian Agama dan para pemuka agama lebih berperan mengatasi tindak-tindak kekerasan yang dilatarbelakangi agama atau sekte.
"Peran pemuka agama untuk menyadarkan dan sosialisasi bagaimana setiap perbedaan atau perselisihan tidak selalu berujung kekerasan," ujarnya usai mengikuti rapat pemberantasan korupsi di kantor wakil presiden, Jakarta, Jumat, 30 Desember 2011, seperti dikutip tempo.
Menurut Djoko, kepolisian menjamin keselamatan sekitar 300 orang warga pesantren dan sekitarnya yang ingin kembali ke tempat tinggal mereka. Namun, kondisi di lapangan akan tetap menjadi pertimbangan. "Akan disesuaikan dengan kondisi. Tugas aparat Pemda memberikan jaminan keamanan,"ujarnya.
Untuk menindaklanjuti penyelesaian masalah ini, Djoko berkoordinasi dengan Menteri Agama Suryadharma Ali. Menteri Agama, kata dia, sudah paham langkah-langkah yang harus diambil. "Kami menyesalkan adanya kejadian dengan latar belakang seperti itu," kata dia.
Sejauh ini, pemerintah belum memperoleh laporan terbaru mengenai penyebab konflik tersebut. Tetapi ia menegaskan pemuka agama memiliki tugas untuk mengambil lebih banyak peran dalam konflik berlatar belakang agama. "Kalau (kementerian) Polhukam kan bergerak setelah itu. Kebebasan beragama dijamin oleh negara," kata dia.
Pengasuh Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Sholahuddin Wahid :
Keberadaan penganut Syiah di Sampang merupakan hak warga. Setiap penduduk Indonesia punya hak untuk hidup di mana saja sesuai aturan yang ada. Karena itu, jika keberadaan mereka sah, harus dilindungi.
Namun, kata dia, untuk lebih amannya dan menjaga keselamatan, dia menyarankan warga Syiah untuk pindah. "Perpindahan harus secara sukarela, tidak boleh dipaksakan," ujarnya, sperti dikutp tempo.
Idealnya, menurut Gus Solah, panggilan adik mantan presiden Abdurrahman Wahid ini, antara penganut Sunni dan Syiah dapat hidup berdampingan dan saling menghormati. Kuncinya sekarang ada oada aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sampang.
Anggota Komisi VIII DPR yang mengawasi bidang agama, Abdul Hakim :
Ia mengatakan tak seharusnya massa bertindak anarkis hingga membakar pondok pesantren. Kita tidak boleh menimbulkan anarkisme, kita negara hukum, kalau ada perbedaan pandangan seharusnya bisa diselesaikan dengan musyawarah atau dengan jalur hukum.
Lebih lanjut Abdul Hakim mengatakan perbedaan pandangan termasuk dalam hal aliran agama merupakan hak asasi manusia yang harus dihargai. Karenanya, pihaknya sangat mengecam aksi pembakaran pondok pesantren tersebut. Sayangnya, polisi terkesan lamban dalam menangani masalah tersebut. Perbedaan pandangan agama harus dihargai. "Saya mengecam tindakan anarkisme seperti itu. Seringkali aparat memang lamban dalam menangani masalah seperti ini. Seharusnya tindakan-tindakan seperti ini polisi tanggap merespon terhadap pengaduan masyarakat." (media indonesia)
Koordinator Pembela Hukum Ahlul Bait Indonesia (ABI), Muhammad Hadun Hadar :
Ia meminta polisi menangkap delapan orang yang mereka duga sebagai otak pembakaran fasilitas milik kelompok Syiah. Fasilitas pesantren Syiah di Dusun Nangkreng, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, yang dibakar berupa rumah, sekolah, dan mushala.
"Kami sudah kantongi identitas pelakunya. Tak hanya ciri-cirinya, nama dan rumahnya sudah kami berikan kepada polisi. Tapi hingga kini mereka tak pernah ditangkap," kata Hadun kepada tempo, Jumat, 30 Desember 2011. Masih berkeliarannya delapan orang itu, kata Hadar, membuat pengikut Syiah di Sampang terus ketakutan.
Bahkan, kata dia, aksi perusakan bisa muncul kembali lantaran penggeraknya masih bisa ke mana-mana, termasuk kemungkinan melarikan diri. Berdasarkan dokumen yang dimiliki Ahlul Bait, kerusuhan di Sampang mulai marak sejak 2007.
Penggeraknya yang berjumlah delapan orang selalu menebar ancaman. Padahal, kelompok Syiah sudah berusaha mengajak dialog, namun selalu ditolak. "Sejak 2007 kami sudah melapor ke polisi, tapi tidak ditanggapi," ungkap dia sembari menyimpulkan pembakaran sarana ibadah pada Kamis lalu akibat pembiaran aparat keamanan.
Apabila kondisi ini terus seperti ini, Ahlul Bait Indonesia terpaksa akan membawa kasus ini ke pengadilan hak asasi manusia internasional. "Pimpinan kepolisian akan kami adukan," kata Hadar.
Saat ini, dia menjelaskan, warga Syiah mengungsi ke sejumlah tempat yang sangat memprihatinka di Polres Sampangan. Pada Kamis malam mereka dikumpulkan di sebuah ruangan kecil. Kondisinya agak lumayan setelah mereka dipindak ke GOR Sampang. Hanya saja sarana mandi cuci dan kakusnya tidak ada.
"Sebagus apapun tempatnya, masih enak di rumah sendiri. Kita tetap desak polisi segera menangkap para tersangka sehingga kami segera bisa pulang ke rumah," pungkas Hadun.
Nazarudin Umar Wakil Menteri Agama RI mengatakan, pembakaran Pondok Pesantren dan mushola penganut mazhab syiah di Desa Karanggayam Kabupaten Sampang, Madura karena sebagian masyarakat belum paham syiah di Indonesia berbeda dengan syiah di Irak, Iran dan Lebanon.
Penganut syiah di Indonesia, sudah banyak yang mengadopsi pemikiran mazhab sunni yang diikuti lebih dari 90 persen muslim Indonesia. Perbedaan mazhab jangan diikuti dengan kekerasan, kata Nazarudin.
Dihubungi Jose Asmanu reporter Suara Surabaya, Jumat (30/12/2011) melalui ponselnya, Nasarudin yang juga guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menjelaskan, telah menerima informasi dari Mabes Polri perseteruan ini dipicu oleh konflik keluarga, kakak dan adik.
Yang satu bermazhab sunni, yang satu lagi bermazhab syiah. Kata lain dua keluarga ini saling berebut pengaruh, kata Nasarudin.
“Saya merasa prihatin dengan kejadian ini karena kasus ini merupakan gambaran negatif dalam kehidupan beragama di Tanah Air,” ungkapnya di Jakarta kemarin. (harian sindo)
"Saya minta kasus ini segera diselesaikan secara musyawarah, jangan bakar-bakaran," pinta Nasarudin.
Ketua PBNU, Said Agil Siradj :
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyesalkan peristiwa pembakaran pesantren Syiah oleh massa di Sampang, Madura, Jawa Timur, yang menambah panjang daftar kekerasan yang mengatasnamakan agama.
"Saya nyatakan bahwa kekerasan atas nama apapun tidak dibenarkan oleh agama," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Jumat. Seperti dikutip Republika.
Terkait kasus pembakaran pesantren tersebut, PBNU meminta polisi segera mengambil langkah-langkah strategis supaya peristiwa ini tidak melebar.
Said Aqil meminta semua pihak bisa menahan diri, sehingga Islam "rahmatan lil alamin" (rahmat bagi semesta alam) benar-benar bisa ditunjukkan. "Dan wajah ketimuran kita tidak hilang karena tindak kekerasan," katanya.
PBNU juga mengimbau masyarakat tidak mudah main hakim sendiri jika ada persoalan di tengah pergaulan sosial. "Ini negara hukum, masyarakat tidak boleh main hakim sendiri," katanya menegaskan.
PBNU juga mendesak agar pemerintah bersungguh-sungguh dalam menunaikan kewajibannya menegakkan hukum serta memberikan perlindungan kepada segenap warga negara tanpa membedakan agama dan keyakinannya.
Kata Aqil kejadian ini tidak ada untungnya, justru mencoreng umat Islam sendiri. ”Kalau ada yang salah harus diselesaikan dengan musyawarah, jangan main serang begitu,” ujar Aqil.
"Islam agama pembawa damai, menentang kekerasan apapun alasannya oleh dan kepada siapa pun."
GP Ansor Jombang, Nusron Wahid :
"Ansor mengutuk dan mengecam aksi kekerasan itu. Kita akan menggalang kekuatan di kalangan kyai-kyai sepuh NU tentang pentingnya intermediasi, supaya ada upaya saling menghormati," kata Ketum GP Ansor Nusron Wahid dalam pesan singkat yang diterima okezone, Jumat (30/12/2011).
Menurut Nusron, peristiwa pembakaran ini merupakan ekses ketidaktegasan aparat kepolisian menangani konflik yang lama terjadi. Padahal pemerintah termasuk aparat keamanan wajib melindungi kaum minoritas.
"Saya kira aparat keamanan selama ini memang kurang tegas dalam melindungi warga negara terutama yang minoritas. Ada kesan polisi hanya memperhatikan suara mayoritas. Di Indonesia tidak boleh ada mayoritas dan minoritas," tegasnya.
PKS, Hidayat Nur Wahid :
"Perlu diteliti sejauh apa masalahnya. Apa memang karena Sunni-Syiah atau memang karena karakter masyarakat Madura yang cukup temperamental? Apalagi terkait dengan masalah carok yang banyak terjadi di sana. Tapi apa pun, Islam mendapatkan ujian lagi, karena pada hakikatnya, Islam tidak mengajarkan prinsip sampai pembakaran orang lain, membakar sekolah. Itu bukan prinsip yang diajarkan Islam," jelas mantan Ketua MPR, Hidayat Nurwahid.di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (30/12/2011).
Menurut dia, pemerintah termasuk NU harus meneliti latar belakang aksi pembakaran area Pondok Pesantren Islam Syiah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang kemarin.
"Apakah memang masalah Sunni-Syiah atau konflik antar warga. Itu yang perlu diteliti dengan maksimal," ujarnya.
Anggota Komisi I DPR ini menegaskan pentingnya rasa toleransi di masyarakat. Perbedaan pandangan, kata dia tidak perlu disikapi dengan melakukan kekerasan.
"Tugas pemerintah dan para ulama untuk membimbing warganya untuk menjelaskan dengan baik apa makna sunnah apa makna berjamaah apa makna berislam dengan baik dan menghadirkan masyarkat yang baik. Masalah ini dimensinya luas dan saya harapkan bisa diselesaikan agar kita dapat meninggalkan 2011 dengan aman dan tenteram. Dan yang pasti tidak hanya domain agama. Bila menyangkut masalah kekerasan, apalagi dengan bakar membakar, maka itu termasuk domain keamanan, dalam negeri, pendidikan, keagamaan yang harus segera diselesaikan," katanya. (detikcom)
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto :
Ia meminta Kementerian Agama dan para pemuka agama lebih berperan mengatasi tindak-tindak kekerasan yang dilatarbelakangi agama atau sekte.
"Peran pemuka agama untuk menyadarkan dan sosialisasi bagaimana setiap perbedaan atau perselisihan tidak selalu berujung kekerasan," ujarnya usai mengikuti rapat pemberantasan korupsi di kantor wakil presiden, Jakarta, Jumat, 30 Desember 2011, seperti dikutip tempo.
Menurut Djoko, kepolisian menjamin keselamatan sekitar 300 orang warga pesantren dan sekitarnya yang ingin kembali ke tempat tinggal mereka. Namun, kondisi di lapangan akan tetap menjadi pertimbangan. "Akan disesuaikan dengan kondisi. Tugas aparat Pemda memberikan jaminan keamanan,"ujarnya.
Untuk menindaklanjuti penyelesaian masalah ini, Djoko berkoordinasi dengan Menteri Agama Suryadharma Ali. Menteri Agama, kata dia, sudah paham langkah-langkah yang harus diambil. "Kami menyesalkan adanya kejadian dengan latar belakang seperti itu," kata dia.
Sejauh ini, pemerintah belum memperoleh laporan terbaru mengenai penyebab konflik tersebut. Tetapi ia menegaskan pemuka agama memiliki tugas untuk mengambil lebih banyak peran dalam konflik berlatar belakang agama. "Kalau (kementerian) Polhukam kan bergerak setelah itu. Kebebasan beragama dijamin oleh negara," kata dia.
Pengasuh Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Sholahuddin Wahid :
Keberadaan penganut Syiah di Sampang merupakan hak warga. Setiap penduduk Indonesia punya hak untuk hidup di mana saja sesuai aturan yang ada. Karena itu, jika keberadaan mereka sah, harus dilindungi.
Namun, kata dia, untuk lebih amannya dan menjaga keselamatan, dia menyarankan warga Syiah untuk pindah. "Perpindahan harus secara sukarela, tidak boleh dipaksakan," ujarnya, sperti dikutp tempo.
Idealnya, menurut Gus Solah, panggilan adik mantan presiden Abdurrahman Wahid ini, antara penganut Sunni dan Syiah dapat hidup berdampingan dan saling menghormati. Kuncinya sekarang ada oada aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sampang.
Anggota Komisi VIII DPR yang mengawasi bidang agama, Abdul Hakim :
Ia mengatakan tak seharusnya massa bertindak anarkis hingga membakar pondok pesantren. Kita tidak boleh menimbulkan anarkisme, kita negara hukum, kalau ada perbedaan pandangan seharusnya bisa diselesaikan dengan musyawarah atau dengan jalur hukum.
Lebih lanjut Abdul Hakim mengatakan perbedaan pandangan termasuk dalam hal aliran agama merupakan hak asasi manusia yang harus dihargai. Karenanya, pihaknya sangat mengecam aksi pembakaran pondok pesantren tersebut. Sayangnya, polisi terkesan lamban dalam menangani masalah tersebut. Perbedaan pandangan agama harus dihargai. "Saya mengecam tindakan anarkisme seperti itu. Seringkali aparat memang lamban dalam menangani masalah seperti ini. Seharusnya tindakan-tindakan seperti ini polisi tanggap merespon terhadap pengaduan masyarakat." (media indonesia)
Koordinator Pembela Hukum Ahlul Bait Indonesia (ABI), Muhammad Hadun Hadar :
Ia meminta polisi menangkap delapan orang yang mereka duga sebagai otak pembakaran fasilitas milik kelompok Syiah. Fasilitas pesantren Syiah di Dusun Nangkreng, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, yang dibakar berupa rumah, sekolah, dan mushala.
"Kami sudah kantongi identitas pelakunya. Tak hanya ciri-cirinya, nama dan rumahnya sudah kami berikan kepada polisi. Tapi hingga kini mereka tak pernah ditangkap," kata Hadun kepada tempo, Jumat, 30 Desember 2011. Masih berkeliarannya delapan orang itu, kata Hadar, membuat pengikut Syiah di Sampang terus ketakutan.
Bahkan, kata dia, aksi perusakan bisa muncul kembali lantaran penggeraknya masih bisa ke mana-mana, termasuk kemungkinan melarikan diri. Berdasarkan dokumen yang dimiliki Ahlul Bait, kerusuhan di Sampang mulai marak sejak 2007.
Penggeraknya yang berjumlah delapan orang selalu menebar ancaman. Padahal, kelompok Syiah sudah berusaha mengajak dialog, namun selalu ditolak. "Sejak 2007 kami sudah melapor ke polisi, tapi tidak ditanggapi," ungkap dia sembari menyimpulkan pembakaran sarana ibadah pada Kamis lalu akibat pembiaran aparat keamanan.
Apabila kondisi ini terus seperti ini, Ahlul Bait Indonesia terpaksa akan membawa kasus ini ke pengadilan hak asasi manusia internasional. "Pimpinan kepolisian akan kami adukan," kata Hadar.
Saat ini, dia menjelaskan, warga Syiah mengungsi ke sejumlah tempat yang sangat memprihatinka di Polres Sampangan. Pada Kamis malam mereka dikumpulkan di sebuah ruangan kecil. Kondisinya agak lumayan setelah mereka dipindak ke GOR Sampang. Hanya saja sarana mandi cuci dan kakusnya tidak ada.
"Sebagus apapun tempatnya, masih enak di rumah sendiri. Kita tetap desak polisi segera menangkap para tersangka sehingga kami segera bisa pulang ke rumah," pungkas Hadun.
"Kalau kasus tambang pelaku segera ditangkap, maka pelaku pembakaran madrasah juga harus segera ditangkap. Ini masalah pelanggaran hak asasi manusia. Banyak yang mengungsi, ini masalah kemanusiaan, bukan sekadar masalah keluarga," Tambahnya. []
1 komentar:
MUI Pusat: Syiah Tidak Sesat
Ketua Majelis Ulama Indonesia Umar Shihab menilai konflik di Sampang, Madura, Jawa Timur, disebabkan adanya kesalahpahaman tentang mazhab Syiah. Umar menegaskan mazhab Syiah bukan aliran sesat. Ditegaskan pula MUI tak pernah menetapkan Syiah sesat. "Saya perlu nyatakan di sini bahwa mazhab Syiah bukan mazhab yang sesat tapi benar menurut dunia Islam," di Jakarta, Ahad (1/1).
MUI menyayangkan kekerasan yang terjadi di Sampang, terlebih mengatasnamakan agama [baca: MUI Sampang: Pembakaran Dipicu Penistaan Agama]. Padahal sesuai konferensi internasional Ulama Islam di Mekkah, dua tahun silam, Syiah diakui sebagai bagian dari Islam. "Keberadaan mazhab Syiah sebenarnya sejak awal Islam. Sama juga dengan keberadaan mazhab ahlussunnah wal jamaah," jelas Umar Shihab.
Dalam persoalan ini MUI lantas mengimbau agar masyarakat tak terpancing melakukan kekerasan.(liputan6.com)
Post a Comment